KPKINDONESIA.ID JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri menjadi alarm serius bagi kredibilitas negara, supremasi hukum, dan stabilitas politik nasional. Perkara ini tidak boleh direduksi sekadar sebagai pelanggaran teknologi informasi, akses ilegal, atau penyalahgunaan perangkat penyadapan. Lebih jauh, publik berhak mempertanyakan apakah terdapat operasi…
KPKINDONESIA.ID JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti dinamika pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Ia juga menyampaikan sejumlah pesan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto yang dalam materi tersebut disebut telah resmi menjabat sebagai Kapolri. Dalam pembahasannya di podcast Madilog Forum Keadilan, Mahfud mengulas berbagai faktor yang menurut keterangannya…
KPKINDONESIA.ID JAKARTA — Pelantikan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memunculkan diskusi mengenai efektivitas lembaga penasihat Presiden, termasuk soal pembagian tugas, mekanisme pertanggungjawaban, hingga potensi tumpang tindih dengan unsur penasihat lainnya. Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM (ASH), mengatakan keberadaan Wantimpres memiliki dasar…
KPKINDONESIA.ID JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkap pernah didatangi penyidik KPK terkait rencana penindakan terhadap salah satu pejabat di lingkungan pemerintahannya. Prabowo sebelumnya bercerita bahwa KPK pernah menyampaikan informasi mengenai dugaan perkara yang melibatkan anak buahnya. Dalam pertemuan tersebut, penyidik disebut menanyakan kepada Presiden mengenai penindakan terhadap pejabat yang bersangkutan….
KPKINDONESIA.ID JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa perubahan susunan Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil menyusul pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Bahlil, keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri dan wakil menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Karena…
