KPKINDONESIA.ID JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan korupsi dalam pengadaan alat komunikasi Handy Talky (HT) yang diperuntukkan bagi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengadaan perangkat komunikasi tersebut menjadi bagian dari proyek yang diduga bermasalah dalam penggunaan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengadaan HT memiliki peran penting dalam mendukung…
KPKINDONESIA.ID SURAKARTA — Dugaan korupsi dalam pengelolaan dana kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus menghambat pemenuhan hak masyarakat yang terdampak bencana. Kepala Pusat Studi Transparansi Publik dan Antikorupsi (Pustapako) Universitas Sebelas Maret (UNS), Khresna Bayu Sangka, menilai praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa untuk…
KPKINDONESIA.ID JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Operasi tersebut diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dana siap pakai (DSP) yang dialokasikan untuk penanganan bencana. Dana siap pakai merupakan instrumen pendanaan pemerintah untuk mendukung kebutuhan penanggulangan bencana. Keberadaan anggaran ini memiliki peran penting,…
KPKINDONESIA.ID BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT — Dugaan kepemilikan kebun kelapa sawit seluas sekitar 500 hektare yang disebut-sebut terkait dengan Wakil Bupati Bengkayang kini menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPP LAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI agar melakukan pendalaman dan kajian terhadap informasi tersebut.ungkap Burhanudin Abdullah kepada Awak media Jumat,(9/10) Melalui WhatsApp…
KPKINDONESIA.ID MOJOKERTO Proyek pengadaan lahan 3,6 hektare untuk pusat pemerintahan baru Kabupaten Mojokerto di Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, senilai Rp 89 miliar, makin menuai sorotan. Setelah sebelumnya berdalih lokasi sesuai Perda 9 Tahun 2012 dan Kepbup 336 tidak termasuk LP2B, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto memberikan klarifikasi…
KPKINDONESIA.ID JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2013–2017, Mochamad Teguh Pamudji (MTP). MTP ditetapkan sebagai tersangka kelima dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, MTP ditangkap pada Sabtu (26/9/2026)….
KPKINDONESIA.ID JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti dalam penggeledahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur pada Kamis (24/9/2026). Selain uang tunai dalam rupiah, penyidik menemukan lembaran mata uang asing berupa dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD). KPK juga mengamankan sejumlah perhiasan yang diduga berbahan emas. Juru Bicara…
KPKINDONESIA.ID JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan Bupati Gowa berinisial HT sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan, pungutan liar, dan/atau gratifikasi terkait pengurusan perizinan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil penyidikan bersama yang dilakukan Kortastipidkor Polri, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, dan Satreskrim Polres Gowa. Tim penyidik telah memeriksa sekitar…
KPKINDONESIA.ID JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017–2020. Penetapan tersangka ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum Kejagung dalam mengusut dugaan penyimpangan pada sektor pertambangan…
KPKINDONESIA.ID NASIONAL — Lembaga yang selama ini dipandang sebagai salah satu penjaga moral, etika, dan pengawasan pelayanan publik kini menjadi sorotan. Ketua lembaga tersebut dikabarkan terseret perkara dugaan suap senilai Rp1,5 miliar, tidak lama setelah resmi dilantik. Peristiwa itu sontak memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin seorang pejabat yang baru saja menerima amanah dan…
