KPKINDONESIA.ID NASIONAL – Digitalisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kerap dipromosikan sebagai terobosan untuk mempercepat pemungutan dan penghitungan suara, meningkatkan efisiensi, serta meminimalkan kecurangan. Namun, di balik kemudahan teknologi tersebut, terdapat sejumlah kelemahan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tanpa kesiapan regulasi, keamanan sistem, kepercayaan masyarakat, dan pengawasan independen, Pilkades Digital justru berpotensi melahirkan persoalan demokrasi yang lebih serius.
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. (ASH), pemerhati sosial politik dan kebijakan publik, menilai bahwa digitalisasi pemilihan bukan sekadar memindahkan proses pencoblosan dari kertas ke perangkat elektronik. Persoalan utamanya adalah bagaimana menjamin setiap suara tetap rahasia, autentik, dapat diverifikasi, dan terlindungi dari manipulasi.
“Pilkades Digital mulai ramai dipromosikan sebagai terobosan baru. Namun, jika dikaji lebih mendalam, terdapat kelemahan mendasar yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilihan, bahkan mengancam legitimasi hasilnya,” ungkap ASH.
ASH mengidentifikasi empat kelemahan utama yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.
1. Kelemahan Hukum dan Kepastian Regulasi
Belum tersedianya undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif e-voting dalam Pilkades menjadi persoalan mendasar. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya memberikan ruang penggunaan teknologi elektronik, tetapi penerapannya tetap membutuhkan pengaturan teknis, standar audit, mekanisme pembuktian, dan penyelesaian sengketa yang jelas. Tanpa kepastian tersebut, hasil pemilihan berpotensi menghadapi persoalan hukum ketika digugat.
2. Kelemahan Kepercayaan Masyarakat
Tidak semua warga memiliki literasi digital yang memadai. Lansia, petani, dan masyarakat dengan keterbatasan kemampuan membaca berpotensi mengalami kesulitan menggunakan perangkat elektronik. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa pilihan politik dapat dilacak melalui sistem digital. Jika panitia maupun operator dianggap tidak netral, kecurigaan terhadap kemungkinan pengaturan server akan semakin besar.
3. Kelemahan Keamanan dan Potensi Manipulasi Digital
Ancaman manipulasi dapat muncul melalui penyalahgunaan akses oleh operator atau vendor (insider attack), serangan siber, perubahan basis data, hingga kebocoran informasi. Tanpa enkripsi, pengamanan berlapis, dan audit independen, integritas suara sulit dijamin. Melihat kelemahan keamanan ini berpotensi terjadi manipulasi digital (jual beli suara). Persoalan lain adalah lemahnya bukti fisik untuk penghitungan ulang apabila sistem tidak menyediakan jejak audit yang dapat diverifikasi secara independen.
4. Kelemahan Sosial dan Potensi Konflik Horizontal
Pengumuman hasil yang sangat cepat tidak otomatis menjamin penerimaan masyarakat. Sebaliknya, ketika kepercayaan terhadap sistem rendah, tuduhan manipulasi, penyebaran hoaks, dan informasi palsu melalui grup WhatsApp dapat memicu ketegangan antarkelompok pendukung calon. Kondisi tersebut berpotensi memperuncing polarisasi dan mengganggu stabilitas sosial masyarakat desa.
KESIMPULAN
ASH menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak boleh diukur hanya dari kecepatan penghitungan suara, melainkan dari integritas proses, kebebasan pemilih, transparansi pengawasan, dan keabsahan hasil.
“Jangan sampai teknologi menjadi instrumen baru untuk memindahkan praktik kecurangan konvensional ke ruang digital. Jika sistem tidak transparan dan tidak dapat diaudit secara independen, masyarakat hanya diminta percaya kepada mesin, operator, dan vendor. Padahal, kedaulatan suara berada di tangan rakyat, bukan di tangan pengelola server,” tegas ASH.
Karena itu, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memperluas penerapan Pilkades Digital. Kepastian hukum, standar audit, pengujian keamanan independen, mekanisme penghitungan ulang, serta perlindungan kerahasiaan pemilih merupakan persyaratan mutlak.
Digitalisasi Pilkades boleh menjadi pilihan modernisasi, tetapi tidak boleh dipaksakan dengan mengorbankan hak demokrasi masyarakat. Efisiensi teknologi tidak boleh mengalahkan kedaulatan rakyat.[]
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
