KPKINDONESIA.ID JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri menjadi alarm serius bagi kredibilitas negara, supremasi hukum, dan stabilitas politik nasional. Perkara ini tidak boleh direduksi sekadar sebagai pelanggaran teknologi informasi, akses ilegal, atau penyalahgunaan perangkat penyadapan. Lebih jauh, publik berhak mempertanyakan apakah terdapat operasi…
KPMINDONESIA.ID SOLO RAYA — Penggerebekan Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, memicu sorotan serius terhadap profesionalitas kepolisian, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan akuntabilitas penggunaan kewenangan aparat negara. Operasi yang melibatkan personel Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satuan Brimob tersebut merupakan pengembangan…
KPKINDONESIA.ID JAKARTA — Wacana mengenai perubahan pendekatan dalam mendefinisikan dan membuktikan tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) menuai sorotan dari kalangan akademisi dan pemerhati hukum. Perdebatan tersebut dinilai tidak semestinya direduksi menjadi pertarungan sederhana antara konsep suap dan kerugian negara. Pemerhati Sosial Politik dan Kebijakan Publik,…
KPKINDONESIA.ID KUNINGAN, JAWA BARAT — Dugaan ucapan bernada ancaman pembunuhan terhadap sesama insan pers mencuat dalam audiensi di Mapolres Kuningan, Jawa Barat. Peristiwa yang diduga melibatkan seorang anggota Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Polres Kuningan berinisial IP tersebut kini memasuki ranah hukum setelah dilaporkan oleh Riko, wartawan salah satu media daring, ke Unit Pidana Umum Satreskrim…
KPKINDONESIA.ID JAKARTA — Polemik penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, integritas birokrasi, dan kepastian hukum dalam sistem pendidikan Indonesia. Persoalan yang menjadi sorotan bukan sekadar perbedaan sistem pendidikan luar negeri dan Indonesia, melainkan dasar akademik serta administratif yang digunakan dalam proses penyetaraan kualifikasi pendidikan tersebut. Aceng Syamsul Hadie,…
KPKINDONESIA.ID BEKASI — Persoalan dugaan perlakuan tidak patut terhadap wartawan Kimsan Indra Simaremare ketika melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, tidak boleh direduksi menjadi konflik personal antara wartawan dan pejabat. “Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya tindakan merendahkan, pengusiran, intimidasi atau perilaku yang tidak pantas terhadap wartawan yang…
KPKINDONESIA.ID KUNINGAN, JAWA BARAT — Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ciremai kembali mendapat sorotan. Ketua Dewan Pembina Pusat Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN), Aceng Syamsul Hadie (ASH), meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum melanjutkan tahapan proyek tersebut. Menurut ASH, upaya mendorong penggunaan energi rendah emisi harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, keberadaan…
KPKINDONESIA.ID JAKARTA — Pelantikan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memunculkan diskusi mengenai efektivitas lembaga penasihat Presiden, termasuk soal pembagian tugas, mekanisme pertanggungjawaban, hingga potensi tumpang tindih dengan unsur penasihat lainnya. Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM (ASH), mengatakan keberadaan Wantimpres memiliki dasar…
KPKINDONESIA.ID MAJALENGKA — Wacana program pembuatan website atau kanal berita bagi Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Majalengka Tahun 2027 yang disebut-sebut akan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menimbulkan sejumlah pertanyaan serius. Bukan hanya menyangkut penggunaan anggaran pendidikan, tetapi juga mekanisme kerja sama dengan pihak luar, transparansi, serta potensi konflik kepentingan. Informasi yang dihimpun menyebutkan,…
KPKINDONESIA.ID JAKARTA — Temuan dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, kembali membuka pertanyaan serius tentang prinsip kesetaraan, integritas, dan pengawasan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Ombudsman RI menemukan adanya bangunan yang disebut menyerupai “kluster mewah” di lingkungan lapas. Fasilitas yang ditemukan dilaporkan jauh berbeda dari kondisi hunian narapidana pada umumnya. Temuan tersebut…
